Indonesia Terancam Gagal Capai Target Iklim Tanpa Adanya Laboratorium Karbon
Indonesia kini berada di ambang tantangan besar terkait perubahan iklim, para pakar memperingatkan, upaya serius negara ini dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target iklim bisa sia-sia jika tidak segera memiliki satu fasilitas krusial yakni Laboratorium Karbon Digital (Digital Carbon Lab).
Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), Riza Suarga, menegaskan bahwa laboratorium digital ini bukan sekadar pelengkap, melainkan senjata utama untuk memerangi krisis iklim.
“Kehadiran laboratorium karbon digital itu WAJIB. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa meningkatkan kemampuan dalam mengukur, melaporkan, dan memverifikasi (MRV) emisi dengan akurat. Tanpa data yang transparan, semua janji iklim kita disurvei,” tegas Riza dalam keterangan tertulisnya, Kamis, terkait penyelenggaraan Konferensi Karbon Digital (Carbon Digital Conference/CDC) 2025 di Bandung, Jawa Barat pada 8-10 Desember 2025.
Menurut Riza Suarga, lab ini akan mengusung revolusi transparansi. Data emisi akan menjadi lebih akurat dan akuntabel, membuka jalan bagi kebijakan iklim yang efektif dan meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah internasional.
Pemkot Bandung selaku tuan rumah memberikan kejutan. Hal ini disampaikan sendiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah dengan berani menjadikan Kota Bandung sebagai proyek percontohan (pilot project) Digital Carbon Lab Pertama di Tanah Air.
Kesempatan emas
Farhan menyebut inisiatif ini sebagai “kesempatan emas”.
“Bandung akan membuka diri sebagai laboratorium hidup bagi para pelaku industri karbon digital. Jika prototipe teknologi ini berhasil di sini, kita tinggal memperbesar kapasitasnya. Bandung akan dikenal sebagai kota lahirnya Carbon Digital Economy,” ujar Farhan dengan nada optimistis.
Keputusan ini sangat mendesak bagi Bandung, sebuah kota dengan kepadatan penduduk tinggi yang menghadapi tantangan berat: krisis Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Masalah Bandung: Keterbatasan lahan membuat target 30 persen RTH, sesuai amanat undang-undang, hampir mustahil tercapai.
Farhan juga memberikan solusi untuk memanfaatkan potensi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 600–700 hektare sebagai modal lingkungan (natural capital) yang siap memberikan kontribusi besar dalam skema ekonomi karbon di masa depan.
Konferensi Karbon Digital (CDC) 2025 di Bandung ini bukan sekedar pertemuan biasa. Farhan berkata, ini adalah titik balik penting. Kota Bandung kini berubah dari pendekatan konservatif lingkungan menjadi model ekonomi hijau yang didorong oleh teknologi digital, insentif karbon, dan kolaborasi global!
Selanjutnya, apakah langkah berani Bandung ini akan sukses menjadi kunci bagi masa depan ekonomi hijau Indonesia? Apakah kota Anda akan menyusul?
