BSN siap lindungi pasar dari ‘barang rongsokan’ impor, industri alkes lokal siap tembus pasar dunia
Direktur PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur, Erwin Hermanto, baru saja menerima sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk vital: timbangan bayi/anak dan timbangan dewasa. Momen penting ini terjadi dalam pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) dan Seminar Nasional 2025 di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 26 November 2025.
Penganugerahan SNI ini bukan sekadar seremonial. Acara BMN 2025, yang dihelat Badan Standardisasi Nasional (BSN), mengusung tema bombastis: “Infrastruktur Mutu Nasional: Fondasi Mutu, Mendorong Penguatan Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045”. Ini adalah roadmap ambisius yang sejalan dengan Visi Presiden RI menuju masa depan Indonesia yang maju dan berdaya saing global!
SNI benteng pertahanan nasional
Erwin Hermanto, penerima sertifikat SNI, mengungkapkan pandangan yang mengejutkan. Menurutnya, SNI adalah isu yang jauh lebih besar dari sekadar kualitas produk.
“SNI itu memiliki hubungan yang erat dan fundamental dengan kedaulatan negara, khususnya dalam aspek kedaulatan ekonomi,” tegas Erwin.
Pemberlakuan SNI—terutama yang wajib—adalah langkah strategis “kedaulatan ekonomi” untuk: Mencegah masuknya produk bermutu rendah dan tidak aman dari luar negeri, melindungi konsumen domestik dari segi kualitas, keamanan, dan keselamatan, dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat.
Dengan standar kualitas yang jelas, produk dalam negeri seperti timbangan buatan PT Cahaya Hasil Cemerlang, akan semakin terjamin mutunya, memperkuat daya saing, dan membuka peluang ekspor yang makin lebar!
“Suatu negara yang maju harus mampu menentukan standar teknis secara independen untuk melindungi kepentingan rakyatnya di tengah arus globalisasi,” ujarnya lagi.
Jaminan di pasar global
Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Imam Subagyo, ikut mengamini. SNI adalah ‘tiket’ masuk pasar.
“Dengan memiliki SNI, pelaku usaha tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri, tetapi juga membuka peluang untuk diterima dan bersaing di pasar internasional, karena SNI sering disejajarkan dengan standar internasional,” pungkas Erwin.
Gerak cepat BSN
Di sisi lain, Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menyoroti satu tantangan krusial: Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN). IMN adalah fondasi transformasi ekonomi, namun faktanya sangat timpang!
64,4% Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi masih terpusat di Jawa (1.704 lembaga).
Indonesia Timur hanya punya 5% atau 233 LPK!
Ketimpangan ini dinilai menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah. Pelaku usaha di luar Jawa harus menanggung biaya dan waktu yang jauh lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu.
Untuk mengatasi ini, BSN sudah bertindak nyata:
Mendampingi 2,1 Juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK.
Menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI hingga Oktober 2025.
Berkat pengakuan internasional KAN, Lembaga Akreditasi BSN, hasil pengujian dan sertifikasi dari LPK terakreditasi kini diakui secara global. Ini mewujudkan prinsip: “tested once, accepted everywhere”, mempermudah industri nasional menembus pasar global!
BSN berharap BMN 2025 ini menjadi komitmen bersama untuk membangun IMN yang kokoh dan inklusif. Pemerataan IMN adalah fondasi utama untuk memperkuat daya saing dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
